MEMBANGUN HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH [Analisis Komunikasi Kebijakan Publik]

  • Khairy Juanda Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram
Keywords: Eksekutif, Legislatif, Hubungan, DPRD, Komunikasi, Kebijakan

Abstract

Nuansa baru yang dibawa oleh UU No. 32 tahun 2004, adalah adanya suasana parlementer dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagaimana wacana yang berkembang saat ini bahwa suasana parlementarian dapat terlihat dengan begitu luasnya kewenangan yang ada pada DPRD, antara lain dengan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Kepala daerah dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD.Hubungan antara legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif daerah (Pemda) akan muncul berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing, terutama bidang tugas yang menjadi urusan bersama seperti pembuatan peraturan daerah (Perda), penetapan APBD dan lain-lainnya. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 16 dikatakan bahwa badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar dapat berlangsung seimbang, kepada kedua institusi ini diberi kedudukan sejajar dalam pola kemitraan. Artinya, diantara kedua institusi tidak dikenal hubungan secara hirarkhi atau tidak berlaku hubungan atasan-bawahan. Dengan demikian yang dikenal adalah hubungan koordinatif atau kerjasama, dan bukan hubungan sub ordinatif. Dalam hubungan horizontal ini, masing-masing institusi berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling diintervensi. Lembaga legislatif dan eksekutif mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun mereka mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing namun keduanya tetap terikat dalam suatu tata hubungan. Hubungan mana akan muncul dengan dilaksanakannya tugas dan kewenangan tersebut. Tata hubungan keduanya adalah sejajar dalam kerangka kemitraan sebagaimana diatur UU No. 32 tahun 2004. Bentuk hubungan antara keduanya tidak selamanya dapat dipertahankan dalam suatu bentuk/pola yang baku. Tuntutan kebutuhan dan perubahan lingkungan membuatnya harus menyesuaikan diri, seperti perubahan peraturan perundang-undangan dari UU No5 tahun 1974 ke UU no.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amal, Ichlasul & Mac Andrew, Colin, “Hubungan PusatDaerah dalam Pembangunan”, Rajawali Press Jakarta, 2000.
Amal, Ichlasul & Panggabean, Samsu Rizal, “Politik Kepartaian Orde Baru”, dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer.
Imawan, Riswandha, Membedah Politik Orde Baru, Pustaka Pelajar Yogyakarta 1998
Imawan, Riswandha, “Fungsi Perwakilan, Pembentukan Legitimasi dan Pengambilan Keputusan,” Hand Out mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan RI, MAP UGM, 2001.
Imawan, Riswanda. Makalah Fungsi Perwakilan, Pembentukan Legitimasi dan Pengambilan Keputusan, 2001
Koswara, E, “ Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999, SuatuTelaahan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya” Otonomi Daerah Penyelesaian Atau Masalah? Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000, No.1 Koswara, E, Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan PARIBA, Jakarta, 2001.
Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar Offset, Jogyakarta, 2001.
Nugroho, Trilaksono, Kebijakan publik dan Pembangunan, FIA Unibraw dan IKIP Malang, Malang 1994.
Pide, Andi Mustari, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Gaya Media Pratama, Jakarta,1997,
Sanit, Arbi, 1985, Perwakilan Politik Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta.
Soebiantoro. M dan Winarno Budi, “Perkembangan Demokrasi di Indonesia analisis Hubungan Legislatif dan Eksekutif 1950-1992”, BPPS-UGM, 10(1A) Februari 1997.
Thaib, Dahlan,DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty Yogyakarta, 2000.
Widodo, Joko, Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendana, Surabaya, 2001
Yudoyono, Bambang, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2001.
Dokumen: Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Undang-undang No. 22 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah PP 20 Tahun 2000 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
PP 151 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
KEPPRES No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Published
2014-06-01
Section
Articles