Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
Al-IHKAM: Journal of Family Law (Department of Ahwal al-Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, IAIN Mataram; p-ISSN: 2088-1169 | e-ISSN: 2714-6391) is a peer-reviewed, open-access scientific journal published by the Department of Islamic Family Law at the Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Mataram. The journal is dedicated to providing a scholarly platform for the publication and dissemination of research and ideas in the field of Islamic family law. It encompasses a broad range of topics, including: Inheritance Law: Research and discussions on the principles, applications, and reforms related to inheritance within Islamic family law. Family Law: Studies on various aspects of family law, including marriage, divorce, and child custody, and their implementation across different legal systems. Gender Issues: Analysis of gender roles, rights, and issues within the framework of Islamic family law, including discussions on gender equality and women’s rights. Jinayah (Criminal Law): Examination of criminal aspects related to family law, including offenses and legal consequences according to Islamic jurisprudence. Legal Reforms and Comparative Studies: Exploration of contemporary reforms in Islamic family law and comparative analyses with other legal systems and practices. Socio-Legal Perspectives: Investigation of the social implications and legal challenges associated with family law in various cultural and societal contexts. Theoretical and Methodological Approaches: Contributions offering theoretical insights or methodological advancements in the study and application of Islamic family law. By providing open access to its content, Al-IHKAM aims to facilitate the wide dissemination of knowledge and foster academic discourse within this specialized area of study. Journal Title: Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Initial: Al-Ihkam / HKI Frequency: 4 issues per year DOI: https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1 Printed ISSN: 2088-1169 Online ISSN: 2714-6391 Publisher: Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Mataram. Current Accreditation: Sinta 4
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORNOGRAFI DI INDONESIA
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deepfake, telah melahirkan bentuk baru kejahatan siber berupa deepfake pornografi yang menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi, martabat, dan hak asasi manusia, sementara kerangka hukum di Indonesia belum mengaturnya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana deepfake pornografi serta mengkaji implementasinya dalam perspektif teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih bersifat parsial dan belum mampu mengakomodasi secara komprehensif karakteristik kejahatan berbasis kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan kendala dalam aspek pembuktian, penafsiran norma, serta efektivitas penegakan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara kebijakan hukum pidana dan perkembangan teknologi deepfake yang menekankan urgensi pembentukan delik khusus berbasis kecerdasan buatan. Diperlukan reformasi hukum yang adaptif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan teknologi forensik digital guna meningkatkan efektivitas penanggulangan dan menjamin perlindungan hukum bagi korban di era digital.
Copyright (c) 2026 Nurhasi'ah, Syamsuddin, Ilham
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF PERANGKAT DESA ATAS PERBUATAN ASUSILA YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PENGENAAN SANKSI PEMECATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 9/G/2021/PTUN.SBY
Perbuatan asusila yang dilakukan oleh perangkat desa, meskipun terjadi di luar pelaksanaan tugas jabatan, dapat menimbulkan implikasi hukum administratif apabila berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila yang dilakukan di luar tugas jabatan serta menilai kesesuaian pengenaan sanksi pemecatan dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban administratif perangkat desa tidak hanya ditentukan oleh keterkaitan langsung antara perbuatan dengan pelaksanaan tugas jabatan, tetapi juga oleh dampaknya terhadap wibawa jabatan, ketertiban sosial, dan kepercayaan masyarakat. Dalam putusan tersebut, pengadilan menilai bahwa perbuatan asusila yang diakui oleh penggugat telah memenuhi unsur pelanggaran larangan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018, sehingga sanksi pemecatan secara administratif dapat dijatuhkan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Copyright (c) 2026 Abdul Khalik, Mahsum Ahmad
STUDI KOMPARATIF KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA MENIKAH DI INDONESIA DAN IRAN (Telaah Prinsip Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum)
Penelitian ini mengkaji masalah legalitas dan perbandingan ketentuan batas minimal usia menikah menurut regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan Iran, serta menelaah prinsip nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada regulasi batas usia menikah di kedua negara. Indonesia melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Iran melalui Pasal 1041 Qanun Madani Amandemen 2002 menetapkan batas minimal usia menikah yang relatif rendah, yakni 15 tahun bagi laki-laki dan 13 tahun bagi perempuan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ketentuan batas minimal usia menikah di Indonesia dan Iran melalui telaah prinsip nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan ketentuan batas minimal usia menikah di kedua negara berdasarkan perspektif nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dalam batas usia menikah mengutamakan prinsip kesetaraan (equality), menekankan kedewasaan psikis (rusyd) yang berorientasi pada ratifikasi konferensi internasional (CEDAW) dan penegakan hukum nasional tentang perlindungan anak. Sedangkan, Iran condong pada prinsip spesialisasi gender (equity) dan menitikberatkan kedewasaan fisik (bulugh) demi keseimbangan antara fikih tradisional (Ja'fariyah) dengan tuntutan realitas sosial di negaranya. Perbedaan ini berdampak pada aspek nilai keadilan dan kepastian hukum, standar kemaslahatan dispensasi, dan tingkat perlindungan terhadap perkawinan anak. Penelitian ini merekomendasikan standardisasi alasan dispensasi menikah dan penguatan penilaian hakim secara adil dan objektif mengenai kedewasaan fisik dan psikis terhadap kemaslahatan anak, kenaikan batas minimal usia menikah bagi Iran dengan menganut prinsip keseimbangan antara fikih dan tuntutan kesetaraan.
Copyright (c) 2026 Nainul Falky Hak Nainul Falky Hak, Ani Wafiroh, Nunung Susfita
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN SIMPAN-PINJAM MODAL USAHA ANTARA WARGA DESA DENGAN BUMDES (Studi Kasus Desa Tarlawi Kabupaten Bima)
Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam modal usaha antara warga Desa Tarlawi dan BUMDes Meci Angi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan partisipatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara terarah dengan kepala desa, pengurus BUMDes, dan warga peminjam, serta angket kepada masyarakat yang pernah menggunakan layanan simpan pinjam. Data sekunder diperoleh dari KUHPerdata, Undang-Undang Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021, Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses simpan pinjam di lokasi penelitian telah membentuk hubungan hukum perdata antara BUMDes sebagai pemberi pinjaman dan warga sebagai penerima pinjaman. Perjanjian umumnya dibuat secara tertulis di bawah tangan dengan format sederhana, tetapi belum memuat klausul wanprestasi, SOP penagihan, restrukturisasi, mediasi, dan akibat hukum secara rinci. Fakta lapangan juga menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran, pembayaran sebagian, kesulitan pelunasan, serta rendahnya pemahaman peminjam terhadap konsekuensi hukum perjanjian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah simpan pinjam tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi peminjam, tetapi juga oleh lemahnya administrasi perjanjian, kurangnya pengawasan penggunaan dana, dan belum adanya prosedur penanganan wanprestasi yang baku. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui komunikasi informal, musyawarah, dan pelibatan pemerintah desa sebagai fasilitator, namun belum seluruhnya didukung oleh surat peringatan, berita acara mediasi, atau kesepakatan restrukturisasi tertulis. Oleh karena itu, BUMDes perlu memperkuat tata kelola simpan pinjam melalui standar perjanjian tertulis, administrasi angsuran yang tertib, analisis kelayakan peminjam, SOP penagihan, dokumentasi mediasi, dan edukasi hukum bagi peminjam agar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan dana desa dapat terwujud.
Copyright (c) 2026 Sahrul Annas, Nasrullah, Didik Irawansah
REINTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: ANTARA KEPATUHAN NORMATIF DAN KEADILAN RELASIONAL
Konsep nusyuz dalam kerangka hukum keluarga Islam tradisional secara historis sering kali diinterpretasikan melalui kacamata patriarki, yang secara dominan dipandang sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap otoritas suami. Pendekatan kepatuhan normatif yang sepihak ini kerap mengabaikan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan sistemik, menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, dan menghilangkan hak-hak esensial perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mendekonstruksi dan mereinterpretasi konsep nusyuz dengan menggeser paradigma dari sekadar pelanggaran normatif menuju analisis komprehensif berbasis maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) dan teori keadilan relasional. Menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta putusan-putusan pengadilan agama kontemporer. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara keadilan relasional Arthur Miller dan Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, yang dipadukan dengan pendekatan teori sistem Jasser Auda terhadap maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz harus dipahami secara kontekstual sebagai kegagalan resiprokal dalam kewajiban relasional oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Lebih jauh, tindakan seperti kepergian istri dari rumah kediaman bersama untuk menghindari kekerasan atau penelantaran tidak dapat dikategorikan secara hukum sebagai nusyuz; melainkan merupakan manifestasi sah dari hifz al-nafs (perlindungan jiwa dan integritas psikologis) dan hifz al-nasl (perlindungan ekosistem keluarga dan generasi penerus). Dengan menegakkan keadilan relasional, hukum keluarga Islam dapat bertransisi dari struktur hierarkis yang kaku menuju kerangka egaliter yang adaptif, yang secara hakiki memantulkan idealisme Islam tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Copyright (c) 2026 M. Agus M. Agus, Islamul Haq, Saidah, Fikri, Agus Muchsin
PROBLEMATIKA PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA
Pencatatan perkawinan memiliki peran fundamental dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status suami, istri, serta anak. Perkawinan yang tidak dicatat hanya sah dalam dimensi agama sepanjang memenuhi rukun dan syarat keagamaan, tetapi belum memperoleh pengakuan sebagai peristiwa hukum dalam sistem hukum nasional. Perkembangan kebijakan administrasi kependudukan melalui Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/Dukcapil Tahun 2021 memperkenalkan status “kawin belum tercatat” yang memunculkan dinamika baru. Kajian ini penting karena menunjukkan adanya pergeseran pengakuan negara dari legalitas normatif menuju pengakuan administratif terbatas. Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian yang secara khusus menganalisis konsistensi kebijakan tersebut terhadap prinsip dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait fungsi kumulatif antara keabsahan agama dan pencatatan sebagai syarat pengakuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum status “kawin belum tercatat” serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Perkawinan, serta regulasi administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status “kawin belum tercatat” bukanlah bentuk pengesahan perkawinan dan tidak dapat disamakan dengan “kawin tercatat”, melainkan hanya merupakan pengakuan administratif sementara agar pasangan tetap dapat masuk dalam sistem kependudukan dan memperoleh akses layanan dasar. Secara hukum status ini berada pada posisi hukum yang belum sempurna karena tidak melahirkan akibat hukum penuh sebagaimana perkawinan yang tercatat, sehingga masih menyisakan kerentanan terhadap hak perempuan, anak, waris, nafkah, dan pembuktian hukum. Kebijakan ini berpotensi melemahkan fungsi pencatatan apabila dipahami sebagai legitimasi alternatif terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Implikasinya, negara perlu melakukan harmonisasi regulasi, mempertegas bahwa status tersebut hanya bersifat sementara dan wajib ditindaklanjuti melalui pencatatan resmi atau isbat nikah, serta memperkuat sistem pencatatan perkawinan sebagai dasar kepastian dan perlindungan hukum keluarga secara menyeluruh.
Copyright (c) 2026 Ikhsan, Erha Saufan Hadana, Amiruddin, Muhammad Salim Mahmudi
AKIBAT HUKUM PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
The withdrawal of a criminal report by the victim in the crime of extortion and threat, which is motivated by consumer financing disputes, gives rise to different legal consequences under positive law and Islamic law. This study aims to analyze the legal consequences of withdrawing a report on the crimes of extortion and threat under Indonesian positive law, analyze its legal consequences from the perspective of Islamic law, and identify points of synchronization between the two legal systems. The research method employed is normative-empirical with statutory, case, and comparative approaches. The case study focuses on the dispute between Yudha Prasetya bin Yahya (reporter) and Budy Widjaja (reported party), which originated from the repossession of a motor vehicle collateral without the presence of the debtor with an arrears of two months (Rp8,020,000), which was subsequently resolved through a peace agreement consisting of joint unit sale (Rp120,000,000), debt repayment (Rp94,000,000), and the return of surplus funds of Rp26,000,000 to the debtor. The findings reveal that under positive law, the withdrawal of the report factually terminates the investigation process through the Issuance of the Investigation Termination Order (SP3) based on the principle of opportunity and Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Restorative Justice, yet normatively it does not extinguish the material criminal act because the extortion offense (Article 368 of the Criminal Code) constitutes a general offense that may be revived should new evidence emerge. Under Islamic law, the withdrawal of the report accompanied by a peace agreement (sulh) and restitution eliminates all criminal claims (the annulment of ta'zir sanctions) and civil claims (the obligation of dhaman is deemed fulfilled), since this criminal act predominantly pertains to haqqul 'abdi (individual rights) that may be forgiven ('afwu) and reconciled (sulh) based on Qur'anic verse Surah An-Nisa: 128 and prophetic hadiths concerning peace. Both legal systems demonstrate alignment in respecting family-based dispute resolution and restorative justice, provided that the peace agreement is conducted without coercion, fraud, or error, and restores the victim's rights both materially and immaterially. This study recommends the necessity of harmonizing the provisions of complaint offenses in positive law with the principle of sulh in Islamic law in the renewal of national criminal law, as well as strengthening the collateral repossession protocols by financing companies to prevent such actions from entering the criminal domain.
Copyright (c) 2026 Rahmat Fauzi Fauzi, Sugianto
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM KEWARISAN ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik dan Praktik Hukum Keluarga di Indonesia)
Sengketa waris sering kali muncul di Pengadilan Agama akibat ketidakjelasan pemisahan antara harta pewaris dan harta pasangan yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta bersama dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan regulasi hukum positif (Kompilasi Hukum Islam). Meskipun dalam literatur fiqh klasik konsep harta bersama (syirkah abdan atau gono-gini) tidak dibahas secara spesifik dalam bab kewarisan, praktik hukum di Indonesia menempatkan harta bersama sebagai elemen krusial yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi antara nilai-nilai keadilan dalam fiqh dan praktik hukum di Indonesia, di mana penetapan setengah harta bersama sebagai hak pasangan yang ditinggalkan merupakan bentuk perlindungan hak ekonomi dalam keluarga. Pengakuan harta bersama di Indonesia bergeser dari keadilan formal menuju keadilan distributif. Hukum menganggap bahwa keberhasilan suami dalam mencari nafkah tidak terlepas dari dukungan, doa, dan pengelolaan rumah tangga oleh istri. Kesimpulannya, pengakuan harta bersama di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam, melainkan merupakan ijtihad hukum yang memperkuat kesejahteraan keluarga. Penetapan bagian harta bersama merupakan ijtihad yang sah menurut syariah melalui prinsip maslahah mursalah (kemaslahatan umum).
Copyright (c) 2026 ade jamarudin, Imam Sucipto, Didin Komarudin, Ofa Ch Pudin, Osman bin Md Rasip
UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH KELUARGA PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN: PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pergeseran peran struktural dalam keluarga akibat desakan ekonomi, di mana istri terpaksa bekerja ke luar negeri dan mengambil alih peran pencari nafkah utama. Pergeseran posisi yang melampaui ketentuan normatif tekstual hukum keluarga Islam ini memunculkan tantangan kerentanan disorganisasi keluarga, seperti kendala pengasuhan anak dan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Adapun pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana dinamika adaptasi dan upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga perempuan pekerja migran di Desa Randegan, Kabupaten Banyumas berlangsung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitik. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa serta lima keluarga pekerja migran (suami dan istri), dan didukung oleh dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif induktif dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembentukan keluarga sakinah berhasil diwujudkan melalui adaptasi fungsional yang rasional. Fungsi adaptation berupa ekonomi dijalankan oleh istri demi mencapai goal attainment berupa stabilitas finansial keluarga. Potensi disfungsi peran dikelola melalui transformasi pengasuhan oleh suami/kerabat, komunikasi intensif, yaitu integration, sembari tetap merawat komitmen kesetiaan yang berlandaskan ketaatan pada nilai-nilai hukum Islam yaitu latency. Secara sosiologis, praktik ini menegaskan bahwa ketahanan institusi keluarga tidak semata-mata bertumpu pada kepatuhan kaku terhadap struktur peran tradisional, melainkan menuntut keluwesan kompromi, komitmen interpersonal, dan transformasi peran yang adaptif guna mempertahankan rumah tangga.
Copyright (c) 2026 Wildan Baehaqi, Nur Vita Ristiana
IMPLIKASI POSITIVISME TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Penelitian ini mengkaji implikasi positivisme hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia melalui analisis perbandingan antara sistem hukum positif dan hukum Islam. Permasalahan utama yang diangkat adalah: pertama, dominasi positivisme hukum sebagai warisan kolonial Belanda telah menciptakan sistem penegakan hukum yang formalistik dan kaku dengan mengutamakan kepastian hukum di atas keadilan substantif; kedua, terjadinya kesenjangan antara hukum positif dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan berpegang pada nilai-nilai Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi positivisme terhadap penegakan hukum di Indonesia serta membandingkan kelebihan dan kelemahan hukum positif dan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan hukum, filsafat hukum, dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) positivisme hukum telah menciptakan kepastian hukum, standarisasi prosedural, dan prediktabilitas putusan melalui dominasi peraturan perundang-undangan serta asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun di sisi lain, positivisme juga melahirkan formalisme kaku, legalisme sempit, dan ketidakpekaan terhadap keadilan substantif, seperti terlihat dalam kasus sengketa tanah adat dan perkawinan di bawah tangan (nikah siri). Sebaliknya, (2) hukum Islam mengintegrasikan hukum, moral, dan agama dengan menempatkan keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagai tujuan utama syariat, sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa dan Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih unggul dalam aspek keadilan substantif dan legitimasi moral, sementara hukum positif unggul dalam kepastian prosedural.
Copyright (c) 2026 Bakhrul Amal, Novi Fitriani
HUBUNGAN KEPERDATAAN “ANAK LUAR PERKAWINAN SAH” DENGAN AYAH BIOLOGIS PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta menjelaskan persoalan tersebut melalui perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum. Persoalan ini penting dikaji karena pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin tidak hanya berkaitan dengan norma hukum positif, tetapi juga bersinggungan dengan hukum keluarga Islam, nilai sosial, budaya, dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Analisis diperkaya dengan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum sebagai kerangka untuk memahami relasi antara hukum negara, norma agama, dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis tidak dapat dimaknai sebagai penyamaan penuh dengan anak sah, terutama dalam aspek nasab syar‘i. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perluasan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, pemeliharaan, dan tanggung jawab parental ayah biologis. Dari perspektif sosiologi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai koreksi terhadap ketimpangan beban sosial dan ekonomi yang selama ini lebih banyak ditanggung oleh ibu dan anak. Sementara itu, dari perspektif antropologi hukum, efektivitas pengakuan keperdataan tersebut sangat dipengaruhi oleh pluralisme hukum, nilai agama, kehormatan keluarga, dan penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis merupakan bentuk keadilan substantif berbasis perlindungan anak.
Copyright (c) 2026 Adi Irfan Jauhari jauhari, Oyo Sunaryo Mukhlas, Amalia Taufik
EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA CALON PENGANTIN PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus Disepensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya landasan yuridis berupa Surat Edaran Mahkamah Agung serta Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mendorong dilakukannya koordinasi antara Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat upaya preventif dalam menekan praktik perkawinan anak melalui integrasi aspek kesehatan dalam perkara dispensasi kawin. kebijakan yang diharapkan mampu menekan fenomena tersebut adalah penerapan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan preventif yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pengadilan, tenaga kesehatan, serta pihak terkait lainnya, yang kemudian didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif yuridis dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis utama untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dalam perkara dispensasi kawin tidak sejalan dengan teori efektivitas hukum. Hambatan utama ditemukan pada empat faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Dari aspek hukum, terdapat ketidakjelasan norma yang menimbulkan multitafsir. Dari aspek penegak hukum, lemahnya koordinasi serta kurangnya monitoring dan evaluasi menjadi kendala utama. Dari sisi masyarakat, masih kuatnya konstruksi sosial dan tekanan budaya mendorong praktik perkawinan dini. Sementara itu, dari aspek kebudayaan, terdapat ketidaksesuaian antara nilai kebijakan pemerintah dan nilai yang hidup di masyarakat. Adapun faktor sarana dan prasarana relatif memadai, namun belum mampu mengatasi hambatan pada faktor lainnya. Implementasi kebijakan ini belum sejalan dengan indikator efektivitas hukum dan memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, pemahaman norma, serta pendekatan sosial budaya.
Copyright (c) 2026 Raya Hidayat, Saifullah, Miftahul Huda
PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS PENELANTARAN ANAK DI BEKASI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM
Tindak penelantaran anak masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang cukup sering terjadi di Indonesia dengan konsekuensi serius terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Peristiwa yang menimpa seorang anak berkebutuhan khusus yang dirantai oleh orang tuanya di Bekasi menunjukkan lemahnya perlindungan anak dalam lingkungan keluarga sekaligus memperlihatkan sifat multidimensional persoalan penelantaran anak dari perspektif hukum dan psikologi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana hukum Islam dan hukum perlindungan anak merespons kasus penelantaran anak, sekaligus menelaah fenomena tersebut melalui perspektif psikologi hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan psikologi hukum. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan laporan yang relevan mengenai kasus Bekasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui interpretasi hukum dan perbandingan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum perlindungan anak sama-sama melarang praktik penelantaran anak karena melanggar hak-hak anak dan mengganggu kesejahteraannya. Dalam hukum Islam, penelantaran anak tergolong sebagai jarimah ta'zir yang bentuk serta kadar hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, sedangkan dalam hukum perlindungan anak pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda. Dari perspektif psikologi hukum, tindakan penelantaran berkaitan dengan kegagalan pola pengasuhan, lemahnya regulasi emosi, dan tekanan psikologis dalam keluarga yang pada akhirnya menimbulkan trauma psikologis, hambatan perkembangan sosial, serta hilangnya rasa aman pada anak. Oleh karena itu, penanganan kasus penelantaran anak memerlukan tidak hanya pendekatan represif melalui penghukuman, tetapi juga intervensi rehabilitatif dan preventif.
Copyright (c) 2026 Alisa Nurul Izza, Kosim, Naeila Rifatil Muna
PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN GENDER DALAM QS. AN-NISA AYAT 11: PERSPEKTIF PENDIDIKAN DAN LITERASI HUKUM ISLAM
Pembagian harta warisan dalam perspektif Islam, sebagaimana lazimnya, merupakan komponen esensial dari kerangka hukum keluarga yang mengatur pemberdayaan harta kepada para penerima hak waris secara proporsional. Dalam praktik sosial, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembagian warisan seringkali berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tingkat pendidikan. Perbedaan pemahaman tersebut dapat memunculkan interpretasi yang beragam terhadap pembagian warisan berdasarkan gender seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembagian harta warisan berdasarkan gender dalam QS. An-Nisa ayat 11, mengkaji hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan, serta menelaah perspektif literatur kontemporer mengenai pembagian warisan dan wacana kesetaraan gender. Kajian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan kerangka studi literatur yang mengeksaminasi beragam sumber primer dan sekunder, mencakup tafsir Al-Quran, kompilasi literatur fikih, publikasi buku akademis, serta artikel jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hasil kajian mengeksplorasi bahwa pembagian warisan berdasarkan gender didasarkan pada asas keadilan yang proporsional dengan mempertimbangkan dimensi tanggung jawab sosial dan kewajiban ekonomi dalam keluarga. Pendidikan memiliki peran dalam memperkuat literasi keagamaan serta kemampuan analitis masyarakat terhadap konsep kewarisan, walaupun praktik pembagian warisan dalam kehidupan sosial juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dalam konteks perkembangan sosial modern.
Copyright (c) 2026 Shella Sri Hayati Shella, Kosim, Ahmad Rofii
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PISAH HARTA SEBELUM PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
Perjanjian pisah harta atau perjanjian pranikah adalah suatu perangkat hukum yang mengatur hak serta kewajiban ekonomi antara calon suami dan istri sebelum pernikahan dilaksanakan. Penelitian ini mengkaji permasalahan mendasar dalam hukum keluarga Indonesia, yakni sejauh mana perjanjian pisah harta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan ekonomi kedua pihak dan bagaimana kerangka hukum yang berlaku mengatur perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan yuridis dari perjanjian pisah harta di Indonesia, menilai efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan ekonomi, dan mengidentifikasi hambatan hukum dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta di Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139–154 KUH Perdata, dan diakui sebagai instrumen hukum yang sah dalam melindungi kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Namun, beberapa hambatan masih ditemukan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, interpretasi yudisial yang formalistik, dan inkonsistensi dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas cakupan perjanjian pisah harta sehingga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, yang semakin memperluas perlindungan ekonomi untuk pasangan suami istri di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Rinaldin, Lila Alwyah, Gazali, Muhammad Mutawali
PERTIMBANGAN HUKUM HAK WARGA NEGARA TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR BEDA AGAMA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap hak warga negara dalam pencatatan perkawinan antar beda agama di Indonesia, khususnya pasca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, serta putusan pengadilan terkait perkawinan antar agama. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah mengenai hukum perkawinan, hak konstitusional warga negara, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sering ditafsirkan sebagai hambatan terhadap pencatatan perkawinan antar agama. Di sisi lain, UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga, memperoleh kepastian hukum, dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menunjukkan adanya perkembangan interpretasi hukum yang memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan antar agama melalui penetapan pengadilan, sedangkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 justru membatasi praktik tersebut dengan melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama. Konflik norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak terhadap perlindungan hak-hak sipil warga negara, terutama terkait status perkawinan, hak waris, dan hak keperdataan anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum perkawinan, hukum administrasi kependudukan, dan prinsip-prinsip konstitusi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai agama sebagai dasar sistem hukum Indonesia.
Copyright (c) 2026 Salzabilla Salzabilla, Nurhayati Sutan Nokoe, Ashar Ridwan
AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN EUTHANASIA “SUNTIK MATI” MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
Euthanasia tetap menjadi isu yang sangat kontroversial di Indonesia, karena melibatkan ketegangan mendasar antara nilai-nilai kemanusiaan, etika kedokteran, dan perlindungan konstitusional atas hak untuk hidup. Tidak adanya kerangka hukum yang spesifik dan komprehensif yang mengatur euthanasia telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan mengenai pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Kesenjangan regulasi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum positif Indonesia mengatur euthanasia dan akibat hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum euthanasia berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku yang terlibat dalam praktik euthanasia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa euthanasia dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana bagi semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga medis, karena perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP Baru, yang mengatur tindakan merampas nyawa orang lain atas permintaannya sendiri. Selain sanksi pidana, tenaga medis yang terlibat juga dapat menghadapi sanksi etik dan administratif, karena euthanasia melanggar kode etik kedokteran dan prinsip dasar perlindungan hak untuk hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa euthanasia tidak memiliki justifikasi hukum berdasarkan hukum positif Indonesia, dan bahwa regulasi hukum yang lebih jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan euthanasia yang terus berkembang, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika profesi, dan perlindungan hak asasi manusia.
Copyright (c) 2026 Muhammad Arif Darmawansyah, Nurhayati Mardin, Awaliah
HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam upaya pencegahan residivis serta mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai data dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu belum berjalan secara optimal dalam mendukung pencegahan residivis. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, tingginya tingkat hunian narapidana (overcrowding), keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, serta belum maksimalnya program pembinaan yang berbasis kebutuhan dan keterampilan narapidana. Selain itu, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap proses reintegrasi sosial narapidana turut memengaruhi efektivitas pembinaan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses perubahan perilaku dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan angka residivisme. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pihak lembaga pemasyarakatan melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, pengembangan program pembinaan keterampilan yang lebih relevan, optimalisasi kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pembinaan yang efektif guna menekan angka residivisme.
Copyright (c) 2026 Keisa Mangiwa, Amiruddin Hanafi, Awaliah
KONTRIBUSI FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (Studi Multisitus Lima Kecamatan Di Kota Malang)
Ketahanan keluarga menjadi isu penting di tengah tekanan domestik, sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi keluarga Muslim perkotaan. Artikel ini menganalisis kontribusi Family Corner berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga di lima kecamatan Kota Malang melalui pendekatan sistem Maqashid Syariah Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan desain multisitus pada lima masjid, yaitu Masjid Agung Jami’ Klojen, Masjid Darul Istiqomah Blimbing, Masjid Jami’ Shirotol Mustaqim Lowokwaru, Masjid Al-Ikhsan Sukun, dan Masjid Nashruddin Kedungkandang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan konselor Family Corner, didukung dokumen program dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Family Corner berkontribusi secara terukur dan kontekstual melalui peningkatan literasi keluarga, edukasi pranikah, mediasi awal konflik rumah tangga, pendampingan pola asuh, serta penyediaan ruang konsultasi sosial-keagamaan yang mudah diakses jamaah. Corak peran tiap masjid berbeda: Masjid Agung Jami’ menonjol pada literasi dan pengajian keluarga; Darul Istiqomah pada mediasi pasangan yang hampir bercerai; Shirotol Mustaqim pada penguatan harmoni sosial warga; Al-Ikhsan pada seminar pencegahan pernikahan dini dan pelatihan konselor; sedangkan Nashruddin pada perluasan akses layanan bagi masyarakat di luar lingkungan masjid. Dalam perspektif Jasser Auda, Family Corner mencerminkan enam fitur sistem maqashid, tetapi implementasinya belum merata. Fitur kognisi, keterbukaan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan mulai tampak dalam praktik edukasi dan konseling, sementara fitur kemenyeluruhan dan hierarki interrelasi masih memerlukan penguatan SOP, pencatatan kasus, jejaring rujukan profesional, dan evaluasi dampak. Artikel ini menegaskan bahwa Family Corner bukan sekadar unit penyelesaian konflik, melainkan ekosistem pendukung sosial-keagamaan berbasis masjid yang mengarah pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta, dengan syarat diperkuat secara kelembagaan.
Copyright (c) 2026 muhammad riski ardani, Mufidah Cholil, Mustafa Lutfi
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PELECEHAN SEKSUAL
Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya karena umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi, dan sering kali hanya diketahui oleh korban itu sendiri. Persoalan hukum muncul ketika anak korban berkedudukan sekaligus sebagai saksi utama, sementara sistem hukum acara pidana Indonesia melalui Pasal 171 huruf a dan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membatasi kekuatan pembuktian keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi keterangan korban sangat dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran materiil, tetapi di sisi lain keterangannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keterangan saksi korban anak di bawah umur sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara pelecehan seksual serta menganalisis kekuatan pembuktian keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi korban anak memiliki kedudukan hukum yang bersifat ambivalen karena diakui sebagai alat bukti, tetapi secara normatif dibatasi kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah tetap memiliki nilai pembuktian secara materiil apabila didukung alat bukti lain seperti visum et repertum, keterangan ahli psikologi forensik, maupun bukti elektronik yang saling menguatkan, sehingga pendekatan pembuktian perlu diarahkan pada perlindungan korban dan pencarian keadilan substantif.
Copyright (c) 2026 Dewi Aprilia Cahaya Ningsih, Syachdin, Saharuddin Djohas
PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang komunikasi dan informasi digital. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah teknologi deepfake yang mampu menghasilkan manipulasi gambar, video, maupun suara seseorang secara realistis melalui pemanfaatan algoritma kecerdasan buatan. Meskipun teknologi ini memiliki manfaat dalam industri kreatif, pendidikan, dan hiburan, penyalahgunaannya menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, pemalsuan identitas digital, hingga kerugian ekonomi dan psikologis bagi korban. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia yang belum memiliki pengaturan khusus mengenai deepfake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan dan penyalahgunaan teknologi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan tanggung jawab hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan deepfake dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama apabila menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak lain. Namun demikian, pengaturan hukum yang ada masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi kompleksitas karakteristik teknologi deepfake. Ketiadaan regulasi yang spesifik menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum, pembuktian, serta perlindungan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi AI guna menjamin kepastian hukum, memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pelaku, serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban penyalahgunaan deepfake di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Justin ivannoel, Moody Risky Syailendra Putra
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan yang ideal bagi pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena sering dilakukan secara sistematis, kolektif, dan terorganisasi sehingga sulit diungkap hanya dengan menggunakan alat bukti biasa dan metode penyidikan konvensional. Dalam konteks ini, justice collaborator memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap jaringan korupsi, mengidentifikasi pelaku utama, serta memberikan informasi yang dapat memperkuat proses pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi justice collaborator telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus dalam proses peradilan, serta pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, terbatasnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya mekanisme perlindungan yang diberikan kepada justice collaborator. Akibatnya, pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum masih rentan mengalami intimidasi, ancaman, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, serta penerapan mekanisme perlindungan yang konsisten agar justice collaborator dapat memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan berkontribusi secara optimal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Nabila Naswa, Hery Firmansyah
BATAS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT TUNTUTAN GAYA HIDUP: STUDI PUTUSAN NO.158/PDT.G/2026/PA.PT
Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewajiban nafkah suami dalam perkara perceraian akibat tuntutan gaya hidup, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Pati No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt sebagai objek kajian. Masalah utama yang dijawab adalah bagaimana konstruksi normatif batas kewajiban nafkah suami dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, bagaimana pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menilai tuntutan gaya hidup sebagai pemicu perceraian, serta bagaimana kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas nafkah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis serta evaluasi preskriptif terhadap pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt secara yuridis telah sejalan dengan hukum positif karena hakim tidak menempatkan tuntutan gaya hidup sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta pemicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya merumuskan tolok ukur yang jelas mengenai pendapatan suami, besaran nafkah yang telah diberikan, kebutuhan riil istri, dan batas antara kebutuhan layak dengan tuntutan konsumtif. Keterbatasan prosedural perkara verstek juga memengaruhi kedalaman pertimbangan karena hakim hanya memperoleh keterangan dari pihak yang hadir, meskipun kewajiban pembuktian tetap harus dijalankan secara cermat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami harus dimaknai secara proporsional, yakni melindungi hak istri atas nafkah yang layak tanpa mengubah kewajiban suami menjadi beban konsumsi yang tidak sesuai dengan kapasitas ekonominya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka teoritis dan praktis bagi hakim, mediator, advokat, dan pembuat kebijakan dalam menilai sengketa nafkah kontemporer secara lebih terukur, adil, dan responsif terhadap perubahan gaya hidup keluarga modern.
Copyright (c) 2026 Anggit Febianto, Triandi
PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKASI HARTA WARISAN TANPA SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Sertifikasi tanah warisan tanpa surat keterangan waris masih menjadi persoalan penting dalam pengelolaan harta warisan. Masyarakat seringkali mengabaikan penetapan ahli waris secara formal dan lebih mengandalkan kesepakatan keluarga atau surat keterangan desa. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan karena tidak terpenuhinya ketentuan hukum waris Islam (faraidh). Surat Keterangan Waris (SKW) menjadi persyaratan wajib dalam proses sertifikasi tanah warisan, SKW berfungsi sebagai dasar hukum untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima hak atas tanah tersebut. Tanpa surat keterangan waris, proses perubahan kepemilikan tanah dari pewaris kepada ahli waris tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari perspektif Maqasaid Syariah, pembagian warisan yang tidak sesuai faraidh bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), penegakan keadilan (al-adl), dan pencapaian kemaslahatan (maslahah) bagi ahli waris. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk mematuhi prosedur penetapan ahli waris secara formal sangat diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat dan perlindungan hak-hak ahli waris. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum dalam sertifikasi tanah warisan tanpa penetapan ahli waris serta menganalisis faktor-faktor penghambatnya dalam perspektif hukum Islam. Riset ini menggunakan metode hukum normatif (legal research) dengan pendekatan konseptual. Bahan penelitian terdiri atas sumber hukum Islam primer, seperti Al-Qur’an, Hadits, serta literatur fiqh mawaris, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memahami prinsip dan ketentuan hukum waris Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah warisan tanpa penetapan ahli waris berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, serta membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam pembagian warisan. Hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraidh, dominasi hukum adat dalam pembagian warisan, lemahnya peran lembaga keagamaan, serta faktor ekonomi dan sosial.
Copyright (c) 2026 Amelia Salsabila Putri, Yusida Fitriyati, Sandy Wijaya, Sarkowi
REINTERPRETASI HAKIM ATAS KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS 2 : 1 (Studi putusan no.1642/pdt.g/2020/pa.jp)
Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP yang mendistribusikan harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan proporsi 1:1. Keputusan hakim ini menyimpangi atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Qs. An Nisa ayat 11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi argumentasi hakim dalam melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan pembagian waris 2:1 serta menganalisis legitimasi metodologis ijtihad dan contra legem hakim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis isi terhadap putusan pengadilan dan pengkajian terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, majelis hakim dalam putusan a quo membangun reinterpretasi terhadap ketentuan waris 2:1 dengan mengaitkan Q.S. An-Nisa ayat 11 dengan Q.S. An-Nisa ayat 34 melalui pendekatan teleologis yang menempatkan pembagian waris dalam relasi antara hak dan tanggung jawab keluarga. Kedua, dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai bentuk contra legem, judicial activism, dan ijtihad kontekstual berdasarkan kondisi faktual para pihak. Akan tetapi, argumentasi putusan masih menyisakan problem metodologis karena belum menjelaskan secara eksplisit parameter tanggung jawab yang digunakan sebagai dasar penyimpangan penerapan norma serta belum menguraikan secara tegas metode istinbāṭ al-aḥkām yang digunakan dalam menghubungkan Q.S. An-Nisa ayat 11 dengan Q.S. An-Nisa ayat 34. Penelitian ini menunjukkan bahwa reinterpretasi norma kewarisan dalam putusan pengadilan dapat dianalisis sebagai bagian dari dinamika penemuan hukum, namun tetap memerlukan argumentasi metodologis yang lebih sistematis dan terukur agar penerapannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta menjaga kepastian hukum
Copyright (c) 2026 hasan al faruk nawawi, Azis Sholeh, Ahmad Damiri
URGENSI PENCATATAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI KUA BUNGAH GRESIK
Pencatatan nikah merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Namun dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan siri dengan alasan menganggap perkawinan agama sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi perempuan yang kesulitan memperoleh hak nafkah, hak waris, perlindungan hukum, maupun hak anak terkait administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pencatatan nikah sebagai upaya perlindungan hak perempuan di KUA Bungah Gresik serta memahami peran KUA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah memiliki peran penting dalam memberikan legalitas perkawinan, kepastian hukum, serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam keluarga. Perempuan yang memiliki buku nikah lebih mudah memperoleh hak-haknya apabila terjadi perceraian, penelantaran, maupun sengketa rumah tangga. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik pernikahan siri tetap terjadi. KUA Bungah Gresik berupaya mengatasi hal tersebut melalui sosialisasi, pendekatan kepada tokoh masyarakat, serta pendampingan proses isbat nikah bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, pencatatan nikah tidak hanya dipahami sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga.
Copyright (c) 2026 luluk lu'luah maknunah; naili velayati, hudi hidayat
DIGITAL INHERITANCE AND ISLAMIC LEGAL REFORM: RECOGNIZING MONETIZED DIGITAL ASSETS AS INHERITABLE PROPERTY
Era digital telah mengubah lanskap sosial, budaya, dan ekonomi secara signifikan, termasuk dalam hal warisan. Saat ini, muncul fenomena baru, yaitu warisan digital berupa harta waris digital. Ketika seseorang yang memiliki aset digital meninggal dunia, hak atas pendapatan aset digital tersebut menjadi bagian dari harta waris digital yang dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Pembagian warisan di era digital menimbulkan sengketa baru dalam konteks hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas perkembangan harta digital di Indonesia, pembagian harta waris Islam, urgensitas penetapan hukum harta waris digital, dan analisis metode penetapan hukum pembagian harta waris digital menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang dipadukan dengan metode netnografi (etnografi virtual) dengan sumber data virtual melalui platform digital. Data dikumpulkan melalui observasi pada platform-platform digital yang relevan, termasuk media sosial dan platform online lainnya yang digunakan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas harta digital di Indonesia telah melahirkan aset digital bernilai ekonomi tinggi setara dengan harta konvensional. Prinsip pembagian waris Islam melalui ketentuan farā’iḍ tidak membedakan jenis harta, sehingga aset digital yang bernilai dan dimiliki secara sah termasuk tirkah yang wajib dibagikan kepada ahli waris setelah dipenuhi kewajiban syar‘i. Urgensi penetapan hukum waris digital sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga harta, keturunan, dan ketertiban keluarga. Metode penetapan hukum waris digital dilakukan melalui ijtihad kontemporer dengan pendekatan qiyās, maṣlaḥah mursalah, dan maqāṣid al-syarī‘ah, sehingga pembagiannya mengikuti farā’iḍ dengan mekanisme pengelolaan yang menyesuaikan karakter aset digital.
Copyright (c) 2026 Siti Maymanatun Nisa, Farrel Izham Prayitno, Ulfa Diana
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus di Desa Tambakrejo)
Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga di Desa Tambakrejo menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri terjadi di tengah masyarakat serta bagaimana praktik tersebut dipandang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu dikaji apakah peralihan peran tersebut memengaruhi tanggung jawab normatif suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik pembebanan tanggung jawab nafkah keluarga dari suami kepada istri di Desa Tambakrejo serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam fenomena tersebut dan didukung oleh dokumentasi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah kepada istri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi kesehatan suami yang membatasi kemampuannya untuk bekerja, pekerjaan yang tidak tetap, rendahnya motivasi kerja, serta perbedaan prioritas dalam penggunaan nafkah. Dalam praktiknya, istri sering kali menjadi sumber pendapatan utama untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami sebagai konsekuensi dari akad pernikahan yang sah, sedangkan kontribusi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga. Oleh karena itu, meskipun dalam praktiknya istri dapat menjadi pencari nafkah utama, kewajiban normatif untuk memberikan nafkah kepada keluarga tetap berada pada suami, baik secara hukum Islam maupun hukum positif.
Copyright (c) 2026 Dana Khoirun Nisa', Masrokhin
KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP STATUS DAN HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT )YANG DIRUMAHKAN DALAM PRAKTIK KETENAGAKERJAAN
Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang diakui dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dalam praktiknya, pekerja PKWT sering kali dirumahkan sementara akibat kesulitan ekonomi, kebijakan efisiensi perusahaan, penurunan produksi, keadaan kahar (force majeure). Permasalahan hukum muncul karena konsep “dirumahkan” tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum pekerja, keberlanjutan hubungan kerja, serta pemenuhan hak-hak mereka selama masa dirumahkan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan penafsiran antara pengusaha dan pekerja mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan merumahkan pekerja serta kewajiban yang tetap melekat pada hubungan kerja tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum status pekerja PKWT yang dirumahkan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja PKWT yang dirumahkan tetap diakui sebagai pekerja sepanjang hubungan kerja belum berakhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka, tindakan merumahkan pekerja tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pekerja PKWT yang dirumahkan tetap berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk kepastian status hubungan kerja, hak atas upah berdasarkan kesepakatan para pihak, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi pengusaha dan pekerja PKWT selama masa perumahan sementara.
Copyright (c) 2026 Grace Anna Belle Gosal, Rasji
KUALIFIKASI YURIDIS KEBIJAKAN IMPOR GULA: ANTARA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN ERROR OF JUDGEMENT (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)
Artikel ini mengkaji kualifikasi yuridis keputusan administrasi terkait kebijakan impor gula yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan dalam kaitannya dengan perkara korupsi yang diputus melalui Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Permasalahan utama yang dianalisis adalah apakah penerbitan persetujuan impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) tanpa koordinasi antarkementerian yang diwajibkan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang termasuk dalam ruang lingkup hukum tindak pidana korupsi atau sekadar kesalahan administratif. Pertanyaan ini penting karena pembedaan antara tanggung jawab administratif dan pertanggungjawaban pidana masih menjadi perdebatan dalam pelaksanaan diskresi pemerintahan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengevaluasi keabsahan beschikking yang dipersengketakan berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi. Temuan penelitian kemudian dianalisis berdasarkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai sifat melawan hukum dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cacat prosedural dalam keputusan administrasi tidak secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Penyimpangan administratif seharusnya terlebih dahulu dinilai dalam kerangka hukum administrasi. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat timbul apabila cacat kewenangan atau prosedur tersebut disertai dengan kesengajaan dan tujuan untuk menguntungkan pihak lain secara melawan hukum. Oleh karena itu, kriminalisasi kebijakan harus tetap sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yang memastikan bahwa sanksi pidana diterapkan hanya sebagai upaya terakhir, sekaligus menjaga kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas administrasi, efektivitas kelembagaan, perlindungan terhadap diskresi pemerintahan, serta pemisahan yang tepat antara mekanisme hukum administrasi dan hukum pidana. Pendekatan demikian mendorong penegakan hukum yang seimbang, mencegah intervensi yudisial yang berlebihan terhadap proses perumusan kebijakan, melindungi tata kelola pemerintahan yang demokratis, memperkuat koherensi regulasi, serta menjamin keadilan dalam menilai proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Copyright (c) 2026 Elviro Bintang, R. Rahaditya
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PRESPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
Dalam praktik, jual beli tanah di bawah tangan tidak jarang berujung pada sengketa hukum, baik antara penjual dan pembeli maupun dengan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum jual beli tanah di bawah tangan prespektif asas kebebasan berkontrak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum jual beli tanah di bawah tangan ditinjau dari asas kebebasan berkontrak menurut KUHPerdata yaitu dimana jual beli tanah di bawah tangan, meskipun sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak , tidak dapat memindahkan Hak Milik atas tanah. Perjanjian tersebut hanya menimbulkan hubungan hutang-piutang. Peralihan hak yang sah harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akta jual beli di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sengketa kepemilikan tanah. Akta ini hanya dianggap sebagai permulaan bukti tertulis. Peralihan hak atas tanah yang sah secara hukum harus melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Copyright (c) 2026 Icha Afrianti, Gufran, Muhammad Amin
KEDUDUKAN HUKUM STATUS NASAB ANAK HASIL PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
Anak sebagai subjek hukum tetap memiliki hak atas perlindungan, identitas, dan kepastian hukum. Dalam hukum Islam klasik, anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara syar’i umumnya dikategorikan sebagai anak luar nikah, sehingga nasabnya hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum status nasab anak hasil perkawinan sedarah (incest) dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perUndang-Undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sedarah didalam konstitusi secara eksplisit diatur didalam pasal 8 Undang-Undang nomer 1 tahun 1974, pasal 39 Kompilasi hukum islam serta pasal 30 kuh perdata, ketiganya semua menyatakan bahwa pernikahan sedarah itu tidak dibenarkan dan tidak sah secara hukum maka apabila terjadi pernikahan sedarah konsekuensinya adalah pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan sangat rentan terjadinya perceraian. Status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan incest baik legal maupun illegal adalah anak tidak sah
Copyright (c) 2026 FARINA FARINA, Juhra, Hadijah
PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SORONG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KDRT: ANALISIS PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH
Riset ini mengkaji kontribusi Pengadilan Agama Sorong dalam mengupayakan proteksi hukum bagi kaum perempuan yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Sebagai bentuk penistaan terhadap hak asasi manusia, KDRT membawa dampak negatif yang destruktif bagi kondisi fisik, mental, seksual hingga finansial bagi korban maupun orang di sekitarnya, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan. Pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif diaplilkasikan dalam kajian ini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik pengamatan secara langsung, wawancara, penelaahan dokumen di pengadilan agama sorong, yang diperkuat oleh data-data sekunder dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pegadilan agama sorong memegang andil krusial dalam mengawal hak hukum, terutama bagi perempuan korban KDRT melalui proses perceraian, penetapan hak pasca perceraian, serta implementasi keadilan substantif yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Ditinjau dari aspek maqasid syariah, perlindungan ini selaras dengan misi utama hukum Islam dalam memelihara jiwa, akal, keturunan,dan kehormatan manusia. Kendati demikian, penegakan hukum masih sering menghadapi sejumlah hambatan seperti problem pembuktian, resistensi budaya patriarki, serta rendahnya kepatuhan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian, oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar penegak hukum maupun institusi yudisial, pemerintah daearah, dan elemen masyarakat menjadi urgensi demi mengoptimalkan perlindungan terhadap korban KDRT.
Copyright (c) 2026 Syaiful Adi Putra Bungsu, Udin Latif , Muhammad Syahrul Sambu, Hujriman
NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: DINAMIKA AKAD NIKAH DI ERA DIGITAL DAN TANTANGAN KONTEMPORER
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Munculnya praktik nikah online sebagai bentuk pelaksanaan akad nikah melalui media digital seperti video conference, Zoom Meeting, Google Meet, dan aplikasi komunikasi daring lainnya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam mengenai status keabsahannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis nikah online dalam perspektif hukum Islam dengan mengkaji keabsahan akad nikah digital, pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta relevansinya terhadap maqāṣid al-syarī‘ah di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan fikih, dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, serta artikel ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai nikah online berpusat pada interpretasi konsep ittihād al-majlis (kesatuan majelis) dalam akad nikah. Sebagian ulama mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat, sedangkan ulama kontemporer cenderung membolehkan akad nikah secara daring sepanjang rukun dan syarat nikah terpenuhi, identitas para pihak dapat diverifikasi, serta ijab dan kabul berlangsung secara langsung tanpa terputus. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, nikah online dapat diterima sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi karena mampu mewujudkan kemaslahatan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan juga menghadirkan tantangan baru berupa potensi manipulasi identitas, keamanan data, dan validitas pembuktian hukum sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam pelaksanaan akad nikah digital.
Copyright (c) 2026 syafruddin, Ilyas, Jamal