PENGARUH ANJURAN PEMERINTAH MENUJU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH (KJKS) TERHADAP PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DI KOTA MATARAM

Abstract

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan
yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia dengan tujuan
pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan
mengurus masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu berdiri
sendiri (self help). Seluruh payung hukum yang memberikan aturan dalam
aktivitas koperasi menegaskan bahwa koperasi merupakan lembaga
keuangan yang bergerak di sektor mikro untuk mendorong kekuatan
ekonomi mikro agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Hal ini semakin
ditegaskan, bahwa koperasi hadir untuk membantu dan mensejahterakan
anggotanya, sehingga jawaban semua itu Pemerintah dalam hal ini
Kementrian Koperasi dan UMKM menganjurkan digalakkan Koperasi
Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS)
sering diberikan harapan yang lebih besar dari masyarakat. Selain karena
faktor pengelolaan yang berdasarkan prinsip syariat, serta keramahan dan
kenyamanan dalam pelayanan, pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah
(KJKS) mampu memberikan keyakinan spiritual lebih kepada masyarakat
bahwa dana yang diberikan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik,
jujur, adil dan amanah. Namun, masih ada permasalahan lain yang dapat
mengganggu aktivitas Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS), jika tidak
diantisipasi dengan baik.