KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) PRODUK MAKANAN DALAM MELAKSANAKAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEDAU KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK
DOI:
https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.10565Keywords:
Halal Sertification through Self Declare, UMK, Islamic LawAbstract
This journal is motivated by the large number of business actors in Sedau Village who sell processed products but have not received halal certification. Halal certification through self-declare is recognition of the halalness of a product for micro and small business actors based on statements by business actors regarding the halal status of products based on the conditions set by BPJPH with the requirement that business actors have a companion who has been registered to undergo the halal product process and the determination process halal by the MUI fatwa commission. Halal certification is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products in article 4 which states that every product that enters, circulates and is traded in the territory of Indonesia must be halal certified. The discussion in this journal is (1) What are the factors that cause a lack of legal awareness of micro and small business actors in carrying out halal certification through self-declaring? (2) What is the review of Islamic law on the legal awareness of micro and small business actors in carrying out halal certification through self-declare?.
Downloads
References
Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2020.
Adrian Adi Hamzana, “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat”, Media Komunikasi dan Jurnal Hukum, Vol. 17, Nomor. 2, Desember 2017.
Armiani dkk, “Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan”, Prosiding Seminar Stiami, Vol. 8, Nomor. 1, Februari 2021.
Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, Wawasan Hukum, Vol. 30, Nomor 1, Februari 2014.
H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Istianah, Gemala Dewi, “Analisis Maslahah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja “, Al-‘Adl Jurnal Hukum, Vol. 14, Nomor. 1, Januari 2022.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Emir, 2021.
Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, Nomor. 2, Desember 2020.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
QS al-Baqarah [2]: 168.
QS al-Baqarah [2]: 282.
Rahma Marsinah, “Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6, Nomor. 2, Maret 2016.
Siti Yulia Ningsih sebagai Anggota LPM Desa Sedau, Wawancara, Narmada, 18 Oktober 2022
Triana Sofiani, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 2, Nomor. 2, 2017.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
