ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA (Kesenjangan Regulasi, Digitalisasi, Dan Urgensi Reformasi Kelembagaan)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang belum optimal, meskipun memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf uang tumbuh dari Rp61,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp571,8 miliar pada tahun 2024, namun angka ini masih jauh di bawah potensi tahunan yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengelolaan wakaf uang di Indonesia, mengidentifikasi masalah kelembagaan dan regulasi, serta mengusulkan solusi normatif. Penelitian mengkaji kesenjangan antara amanat regulasi yang mewajibkan penyaluran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan praktik masyarakat yang mempercayakan dana langsung kepada nazhir. Kerangka hukum yang dibentuk melalui UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, Peraturan BWI No. 1/2020, dan PMA No. 14/2025 telah memberikan legitimasi fundamental dan panduan prosedural. Namun, kekosongan hukum signifikan masih ada: pertama, persyaratan kehadiran fisik dalam Pasal 17 membuat kontrak wakaf elektronik tidak pasti secara hukum; kedua, tidak ada perlindungan konsumen khusus untuk dana wakif di platform fintech non-bank; dan ketiga, tidak adanya standar interoperabilitas antara infrastruktur pembayaran nasional dan platform wakaf digital menghambat pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah terbitan 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang menghadapi tiga masalah hukum utama: (1) ketidaksesuaian regulasi antara persyaratan kehadiran fisik dengan transaksi digital; (2) kinerja kelembagaan LKS-PWU dan nazhir yang suboptimal; dan (3) tidak adanya regulasi teknis komprehensif untuk instrumen inovatif. Berlandaskan maqasid al-shari'ah, menutup kekosongan ini merupakan kewajiban Islam substantif yang berakar pada hifzh al-mal dan maslahah. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan integratif antara hukum positif dan prinsip syariah melalui reformasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.