PENERAPAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PARKIR (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)
DOI:
https://doi.org/10.20414/mu.v13i1.7240Keywords:
Tax, Legal Protection, ParkingAbstract
Services as stipulated in Article 1 point 5 of the Consumer Protection Act, services are any services in the form of work or achievements that are made available to the public to be utilized by consumers. Services are business products, both in the form of work and achievements from business actors to provide a service to consumers with the aim of obtaining a profit. So in this case all negative consequences that harm consumers from using these services are the responsibility of the business actor. The responsibility of parking service business actors in providing and providing the best service to consumers is a very important part of the framework of taking responsibility in the event of loss of goods due to the negligence of parking service business actors.
Downloads
References
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor Ghalia Indonesia, 2008
Ahmadi Miru&Sutarman yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
Celina T. S.Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia PustakaUtama, 2000
Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta, FH Pascasarjana UI, 2004
Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, dalam Teori Hans Kalsen tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2012.
John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen,Jakarta, Pelangi Cendikia dengan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKI, 2007
Keputusan Mahkamah Agung RI, Putusan Reg. No.3416K/Pdt/1985 tanggal 17 Januari 1987.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
Kitab Undang-Undang Hukun Perdata
Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosda: 1999
Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta, UI Press: 1999
Nasution, Az. Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995
Neufeldt, Victoria (editor in chief), Webster’s New World Dictionary of American English, Prentice Hall, New York, 1994.
Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2000
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial,Jakarta, Raja Grafindo, 1999
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Grasindo, 2000
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Wawancara
Winarno Surachmat, Pengantar Penelitian Ilmiah,Bandung, Tarsito, 1980
Yusuf shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
