IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA ALAM RESPONSIF GENDER
Kerentanan dan Peran Perempuan dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat
DOI:
https://doi.org/10.20414/qawwam.v18i1.16150Keywords:
Pengarusutamaan Gender, Kerentanan Perempuan, Implementasi Kebijakan Publik, Penanggulangan Bencana, Nusa Tenggara BaratAbstract
Artikel ini mengkaji kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia melalui perspektif gender, dengan fokus pada bagaimana kerangka hukum nasional diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kajian bersifat normatif dengan basis studi dokumen atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009, yang dibaca dengan empat indikator analisis gender yang ditetapkan peraturan tahun 2014 itu sendiri, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kajian menemukan bahwa kerangka nasional sesungguhnya telah sadar gender secara substantif: ia mengamanatkan perlindungan kelompok rentan, mewajibkan analisis gender berbasis data terpilah, memerintahkan pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender di lingkungan badan penanggulangan bencana, dan menempatkan kesetaraan gender sebagai prinsip dasar pemulihan. Kesenjangan justru berada satu tingkat di bawahnya. Ketentuan-ketentuan itu dirumuskan tanpa indikator dan tanpa mekanisme pengukuran, komposisi Unsur Pengarah badan daerah diatur tanpa syarat keterwakilan perempuan, sementara dokumentasi di tingkat provinsi mencatat bahwa data korban gempa Lombok 2018 yang terpilah menurut jenis kelamin tidak dapat ditemukan. Artikel ini berargumen bahwa persoalannya bukan ketiadaan norma, melainkan ketiadaan alat untuk menagihnya, dan bahwa perempuan perlu diposisikan sebagai pelaku aktif, bukan korban pasif.
Downloads
References
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data Validasi Dampak Gempa Bumi Nusa Tenggara Barat. Jakarta: BNPB, 2018.
Bradshaw, Sarah. Gender, Development and Disasters. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.
Carter, W. Nick. Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook. Manila: Asian Development Bank, 1991.
Chandler, Ralph C., dan Jack C. Plano. The Public Administration Dictionary. Edisi kedua. Santa Barbara: ABC-Clio, 1988.
Departemen Pekerjaan Umum. Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, 2006.
Dunn, William N. Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1981.
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1981.
Enarson, Elaine, dan Betty Hearn Morrow (ed.). The Gendered Terrain of Disaster: Through Women’s Eyes. Westport: Praeger, 1998.
Enarson, Elaine, dan P. G. Dhar Chakrabarti (ed.). Women, Gender and Disaster: Global Issues and Initiatives. New Delhi: SAGE, 2009.
Fothergill, Alice. “Gender, Risk, and Disaster”. International Journal of Mass Emergencies and Disasters 14, no. 1 (1996): 33–56.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Kelompok Kerja GEDSI Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Program SIAP SIAGA. Pelembagaan Penanggulangan Bencana Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024.
Lineberry, Robert L. American Public Policy: What Government Does and What Difference It Makes. New York: Harper & Row, 1978.
Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy. Glenview: Scott Foresman, 1983.
Neumayer, Eric, dan Thomas Plümper. “The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002”. Annals of the Association of American Geographers 97, no. 3 (2007): 551–566.
Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana, 2006.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
“Upaya BPBD NTB Perkuat GEDSI dalam Manajemen Bencana”. Suara NTB, 12 Desember 2025.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Global Survey of Early Warning Systems. Jenewa: UNISDR, 2006.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Jenewa: UNDRR, 2015.
Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2012.
