Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Abstract

Perempuan  penyandang  disabilitas  sangat rentan menjadi  korban kekerasan seksual. Akses layanan hukum bagi perempuan penyandang disabilitashingga kini masih sangat terbatas bahkan ada yang tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali. Hal ini disebabkan  oleh beberapa faktor seperti stigma negatif, dianggap  tidak cakap hukum,   diragukan   kesaksiannya,   juga   ketiadaan   fasilitas   penerjemah  pada  proses kesaksian  di  pengadilan.  Disahkannya  UU  No.  8  Tahun 2016  Tentang  Penyandang Disabilitasmerupakan harapan baru agar hak-hak mereka dapat dipenuhi.Namun begitu karena kompleksitas masalah disabilitas diperlukan harmonisasi hukum agar jaminan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang  disabilitas korban kekerasan seksual dapat dipenuhi.   Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan,  kesesuaian,  keserasian,  keseimbangan  di  antara  norma-norma  hukum  di dalam   peraturan  perundang-undangan   sebagai  sistem  hukum  dalam  satu  kesatuan kerangka  sistem  hukum nasional. Dalam konteks perlindungan penyandang  disabilitas, harmonisasi  hukum sangat penting  karena isu disabilitas adalah isu lintas sektoral yang terkait dengan banyak aspek seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Harmonisasi  hukum  dilakukan  dengan  melakukan  penyesuaian  unsur  tatanan hukum yang  berlaku  dalam  kerangka  sistem  hukum  nasional  (legal  system)  yang  mencakup komponen materi hukum (legal substance), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (legal structure) dan komponen budaya hukum (legal culture).