Abstract

Abstrak


Sejak Presiden Soeharto, organisasi Islam di Indonesia telah diakomodasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun sejumlah tokoh dalam dua organisasi Islam terbesar Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seringkali tidak sejalan dengan kebijakan MUI. Namun peran MUI dalam politik Islam sejak era orde baru hingga reformasi berlangsung secara dinamis. Para pengurus MUI terikat dengan institusi juga memainkan sentimen keagamaan melalui dua jenis alat legitimasi, yaitu fatwa dan wacana. Dalam pemilihan umum serentak 2019, sejumlah pejabat MUI terlibat aktif dalam kontestasi. Para pengurus MUI juga berbeda pilihan politik. Perbedaan pilihan politik berdampak pada polarisasi di tengah masyarakat yang berpotensi memicu konflik di tingkat akar rumput.


 


Kata kunci: Legitimasi, Majelis Ulama Indonesia, Islam Politik