Abstract

Patologi birokrasi pelayanan publik merupakan keresahan banyak negara, sehingga cara melakukan reformasi birokrasi pelayanan yang efektif. Di era demokrasi, pendekatan tradisional seperti yang berakar pada pemikiran birokrasi weberian sudah dipandang gagal. Dengan tetap menciptakan kompetisi pelayanan melalui metode mewiraswastakan birokrasi sambil tetapi melindungi hak warga negara, tulisan ini berpandangan kolaborasi pendekatan NPM dan NPS merupakan pendekatan baru yang relevan. Pengejawantahan dari kolaborasi kedua pendekatan ini melalui tersedianya dokumen kontrak pelayanan pada setiap instansi Pemerintah yang kemudian dikenal dengan konsep Citizen`s Charter. Tujuan model ini adalah untuk merespon lemahnya posisi tawar masyarakat dalam melakukan kontrol atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.