Terdapat tiga perspektif dalam memahami hubungan antara Islam dan pemerintahan (Negara). Pertama, formalistik, yaitu golongan yang menginginkan Indonesia dijadikan sebagai negara Islam, atau posisi Islam tidak hanya sebagai spirit substantif melainkan juga diformalisasikan dalam secara konstitusional. Kedua, sekularistik, yaitu golongan yang menginginkan adanya pemisahan antara wilayah privat dalam hal ini kepercayaan, keyakinan dan agama, dengan wilayah publik dalam hal ini negara. Pada pandangan ini, Islam tidak boleh dibawa ke dalam relasi sosial dan aktivitas kehidupan bernegara. Ketiga, substansif, yaitu golongan yang mencari titik temu dari dua pandangan sebelumnya, yakni berpandangan bahwa Islam tidak mesti diformalisasikan secara konstitusional tetapi harus tetap menjadi spirit utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pula sebagai salah satu spirit budaya nasional.

Tulisan yang dimuat pada Jurnal Politea volume 2 nomor 1 [Edisi Januari - Juni 2019] ini menyajikan berbagai berbagai tema yang bermanfaat untuk menganalisis sejauh mana politik Islam berikut spirit etiknya menjadi substansi empirik terhadap dinamika pemerintahan di Indonesia. Pada edisi ini diangkat tema : Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia.

Articles

Politik Hukum Tax Amnesty Dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Ricky R. Hasibuan

29-58 |

Masifikasi Wacana Syariah Sebagai Identitas Ke-Islaman

Abdul Rahim

91-102 |