Organisational assistance for violence prevention and management teams to improve school safety

Abstract

[Bahasa]: Kekerasan di lingkungan sekolah menjadi masalah serius yang dapat mengancam kenyamanan dan keamanan siswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 Tahun 2023, Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya tim belum menjalankan perannya secara optimal karena kurangnya pemahaman tim terhadap tugas dan fungsinya. Program pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan tim TPPK sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota tim TPPK dalam upaya pencegahan kekerasan, baik secara preventif maupun kuratif. Pengetahuan dan pemahaman yang baik akan mendukung pelaksanaan penanganan kekerasan di sekolah secara efektif. Mitra program ini adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Semarang yang terdiri dari 77 SMA dengan rincian 61 SMA Swasta dan 16 SMA Negeri. Metode yang digunakan dalam Program Kemitraan Masyarakat adalah pendekatan Community Development. Adapun tahapan program ini adalah observasi dan perijinan, workshop tentang tugas pokok dan fungsi dari tim pencegahan kekerasan berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, pendampingan implementasi tim pencegahan kekerasan di sekolah, dan evaluasi kegiatan. Hasil menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Peningkatan pemahaman tim pencegahan terdiri dari pemahaman terhadap tugas, pemahmanan terhadap implementasi tugas, pemahaman penyusunan program, dan pemahaman terhadap alur penanganan kasus. Setelah mengikuti pendampingan ini, sejumlah 30 sekolah dampingan berhasil menyusun program pencegahan kekerasan baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

Kata kunci: pencegahan dan penanganan kekerasan, sekolah, pengembangan komunitas

[English]: Violence within the school environment represents a significant issue that jeopardizes the safety and well-being of students. Under Regulation Number 46 of 2023 issued by the Minister of Education, Culture, Research, and Technology, Senior High Schools (SMA) in Semarang City have established teams for violence prevention and management (TPPK). However, the effectiveness of the team’s implementation has been hindered by a poor understanding of their assigned duties and responsibilities. Good knowledge and understanding will support the effective implementation of handling violence at schools. This community service program aims to increase the knowledge and understanding of TPPK team members to prevent violence. The program collaborates with the Semarang City High School Principal's Working Meeting (MKKS), representing 77 high schools, including 61 private and 16 public schools. This program employed a Community Development approach. The stages of this program were observation and licensing, workshops on the main tasks and functions of the violence prevention team, assistance in implementing the violence prevention team in schools, and evaluation. The results show there was an increase in understanding before and after the program. Improving the understanding of the prevention team consists of an understanding of tasks, an understanding of the implementation of tasks, an understanding of program preparation, and an understanding of the flow of handling cases. After participating in this mentoring, a total of 30 assisted schools have successfully developed violence prevention programs, both preventive and curative.

Keywords: violence prevention and management, school, community development